Ancaman Pemecatan dari Jokowi Bukan Gertak Sambal

Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat pejabat yang terkait dengan lambatnyadwelling time (bongkar muat kontainer) bukan gertak sambal. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan bahwa Jokowi sudah mengantongi nama pejabat yang bakal dipecat. ”Sudah ada (namanya). Tunggu saja, segera,” ujarnya di istana kepresidenan Selasa (18/6).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sempat marah saat meninjau proses bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Rabu lalu (17/6). Ketika itu mantan eksporter mebel tersebut geram karena lamanya dwelling timemengganggu arus ekspor dan impor. Apalagi, dia tidak mendapat jawaban yang memuaskan saat bertanya soal pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut. ”Bisa saja Dirjen-nya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot,” tegas presiden saat itu.

Dalam proses bongkar muat, setidaknya ada dua institusi yang paling terlibat, yakni PT Pelindo II selaku operator yang berada di bawah Kementerian BUMN dan kantor bea dan cukai di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jokowi sudah menargetkan dwelling time bisa dipercepat hingga 4,7 hari. Namun, saat ini rata-rata masih 5,5 hari. Bahkan, masih ada yang sampai 25 hari.

Andi menyebutkan, pejabat yang bakal dipecat Jokowi berada di level direksi BUMN ataupun pejabat eselon di kementerian. Jika demikian, Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino maupun Plt Dirjen Bea dan Cukai Supraptono kini berada di ujung tanduk. Meski begitu, bisa saja evaluasi juga dilakukan hingga level menteri. ”Ada evaluasi yang lebih menyeluruh,” katanya.

Sementara itu, setelah rapat di Kantor Wakil Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan bahwa dwelling time di pelabuhan melibatkan banyak pihak, bukan hanya tanggung jawab PT Pelindo II. ”Ini salah kami bersama,” ujarnya. Karena itu, lanjut dia, upaya perbaikan layanan pelabuhan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak seperti Pelindo. ”Prosesnya panjang, butuh teamwork (kerja tim, Red). Jadi, harus memperbaiki semua,” katanya.

Di tempat yang sama, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengklaim bahwa lambannya dwelling time tidak berada di pihak bea cukai. Sebab, rata-rata proses di bea cukai sangat singkat. ”Jadi, (penyebab lamanya) ya di Pelindo atau otoritas pelabuhan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang berbeda, sehari setelah mendapat teguran keras, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengadakan rapat koordinasi (rakor) untuk menemukan solusi atas persoalan itu. ”Kami memiliki dua rumusan agar dwelling time bisa dipangkas,” jelas Indroyono seusai rakor di ruang kerjanya. Rumusan itu adalah memperkuat sistemonlinepelayanan serta mencari simpul-simpul di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sedangkan Mendag Rachmat Gobel menyebutkan bahwa hal yang menghambat dwelling timeberada pada perizinan para importer. ”Importer dianjurkan untuk mengurus izin atau kelengkapan administrasi sebelum tiba di pelabuhan. Sehingga tidak terhambat,” jelasnya.

Menhub Ignasius Jonan memilih tidak menyalahkan pihak lain. Dia hanya mengharapkan adanya keputusan presiden (keppres) yang terkait dengan keputusan otoritas pelabuhan (OP). Berdasar UU Pelayaran, OP berada di bawah Kemenhub yang merupakan koordinator dari semua kegiatan di pelabuhan. ”Namun, ini masih belum tegas. Perlu adanya keppres sehingga koordinasi dalam 18 kementerian dan lembaga pemerintahan bisa terpadu,” Capsa Susun